PLN Kini dikenal Sebagai Perusahaan Lilin Negara

PLN Kini dikenal Sebagai Perusahaan Lilin Negara

(oleh: Yosef Noferianus Gea)

            Seiring dengan terpilihnya Bapak Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa era baru telah dimulai, harapan baru pun kini membuat hampir semua kalangan optimis untuk kebaikan negeri ini. Dalam berbagai aspek diharapkan akan terjadi perubahan positif. Tidak terkecuali soal pemanfaatan energi, khususnya dalam konteks ini adalah energi listrik.

            Jika melihat dari pengelolaannya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dalam mensuplai energi listrik yang berkecukupan. PLN memiliki mandat penuh sebagai satu-satunya organisasi yang berperan dalam mengelola energi listrik di Indonesia saat ini. Hal ini tidak menjadi masalah kala penyuplaian energi listrik dilakukan secara tepat dan merata di setiap daerah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika fakta menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini suplai energi listrik sangat terbatas.

            Banyak faktor yang menjadi penyebab dari kondisi yang tidak diinginkan ini, salah satunya adalah karena terbatasnya energi listrik yang dapat diproduksi oleh bumi saat ini. Sehingga sangat berpengaruh pada terbatasnya sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh setiap negara. Hal ini tentu menjadi masalah yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus dicarikan solusi yang tepat dalam waktu yang cepat. Sebab, di era yang modern ini, era dimana pada umumnya mengandalkan kemampuan teknologi, maka secara tidak langsung energi listrik telah menjadi salah satu faktor utama pendukung aktivitas manusia dalam menjalani kesehariannya.

            Fenomena yang tidak terbantahkan yang ditemukan di Indonesia saat ini adalah terbatasnya sumber energi listrik ini. Sehingga kuota yang diberikan di setiap daerah pun semakin berkurang, yang berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Namun, dibalik fakta ini fenomena yang cukup unik adalah keterbatasan energi listrik ini tidak merata. Umumnya hanya dialami oleh daerah-daerah kecil, misalkan saja di salah satu pulau kecil di Sumatera sana, yakni Pulau Nias. Masyarakat daerah Nias bahkan memberi penamaan baru pada PLN, yakni Perusahaan Lilin Negara. Hal ini mungkin terdengar lucu atau hanya sekedar lelucon. Tapi sebenarnya tidak, ini adalah koreksi yang sangat tepat bagi pemerintah, dan khususnya bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang tidak mengelola energi listrik dengan cukup baik dan merata.

            Fenomena keterbatasan energi listrik ini dikatakan unik karena adanya perbedaan yang sangat mencolok di setiap daerahnya. Di Kota Besar atau Kota Metropolitan sekelas Bandung, suplai energi listrik ini hampir tidak menjadi masalah yang cukup berarti. Namun sebaliknya di daerah-daerah kecil seperti Pulau Nias tadi menjadi korban dari ketidakmerataan suplai energi listrik ini. Dan bukan hanya Pulau Nias, banyak daerah lainnya yang mengalami hal yang sama. Hampir setiap dan sepanjang hari listrik tidak dapat digunakan, dan hal ini terjadi berbulan-bulan bahkan telah bertahun-tahun. Namun, ironinya lagi adalah ketika malam hari di Kota Metropolitan seperti Bandung dan kota-kota besar lainnya, dimana-mana lampu menjadi ikon yang selalu terang-berderang, dan sebaliknya banyak daerah yang justru hanya memanfaatkan lilin atau lampu tradisional, berhubung karena listrik seringkali tidak dapat diakses. Maka tidak heran jika masyarakat seringkali melakukan demo untuk menuntut hak mereka mendapatkan energi listrik yang cukup.

Fenomena ini juga sangat erat hubungannya dengan pembangunan yang ingin dilakukan oleh daerah-daerah kecil, sudah pasti pembangunan akan terhambat dan sangat menjadi sangat sulit untuk melakukan aktifitas. Sebab, secara logika dengan kondisi yang kekurangan energi listrik ini tentu dapat menghambat kemajuan atau pembangunan daerah-daerah kecil tersebut tersebut. Sehingga secara tidak langsung berlaku hukum rimba, kota besar semakin berkuasa,  sementara kota atau daerah kecil semakin dibiarkan.

Namun, Indonesia saat ini memiliki harapan baru. Hal ini tentu menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, termasuk pemerataan terhadap penyuplaian energi listrik ke seluruh nusantara. Harapan tersebut ada pada pemerintahan yang baru. Harapan sederhana untuk meningkatkan kepedulian bagi daerah-daerah kecil, dan tidak hanya memusatkan perhatian terhadap kota-kota besar atau metropolitan yang notanebe menjadi ikon-ikon negeri ini. Untuk apa kita membanggakan beberapa kota besar kita yang megah dihadapan dunia, namun disisi lain puluhan atau bahkan ratusan daerah lainnya terseok-seok mendapatkan apa yang seharusnya mereka butuhkan.

            Untuk itu, diakhir bagian dari tulisan ini sangat besar harapan pada pemerintahan baru sekarang untuk mulai membangun sistem manajemen pengelolaan yang lebih baik dan lebih mempertimbangkan kebutuhan di setiap daerah di Indonesia. Penulis bukanlah orang yang tepat untuk member solusi soal ini, namun penulis merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal sederhana yang dapat ditawarkan adalah dengan mengatur ulang kuota yang harus di dapatkan oleh setiap daerah/kota. Jika memungkinkan, apabila kuota energi yang dimiliki suatu kota besar cukup tinggi, maka tidak ada salahnya dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Pemerintahan di kota besar juga seharusnya mengerti untuk tidak mempertahankan kondisi yang terang-berderang setiap malamnya, namun membantu daerah lain untuk dapat menikmatinya. Maksudnya adalah, jika selama ini kota besar memiliki fasilitas yang menggunakan energi listrik yang dianggap tidak begitu diperlukan, maka ada baiknya untuk mengurangi penggunaannya atau tidak menggunakannya dulu selama Indonesia masih mengalami keterbatasan pasokan energi listrik. Sehingga hal ini dapat membantu daerah kecil yang lebih membutuhkan. Soal teknisnya, penulis sangat percaya bahwa pemerintah memiliki orang-orang yang berkualitas, kredibel, dan ahli yang dapat membantu proses ini.

(Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik-Universitas Katolik Parahyangan Bandung.)