Masa Depan Politik Indonesia di Tangan Generasi Muda

Harus diakui bahwa perpolitikan di Indonesia saat ini masih sangat jorok, penuh skenario dan kepalsuan. Proses politik tidak lagi difokuskan pada perwujudan kesejahteraan rakyat, masih bergelantungan dengan berbagai kepentingan pihak yang terlibat secara dominan dalam politik. Hal ini dapat terlihat dengan semakin eksisnya kasus korupsi di kalangan politisi dan aparatur negara; semaraknya tikus berdasi yang berkeliaran dalam siklus birokrasi dan pemerintahan Indonesia. Seperti yang dilansir oleh news.detik.com/Senin, 27/05/2013, Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan bahwa sepanjang tahun 2004 hingga 2013, tercatat 291 kepala daerah baik Gubernur, Bupati serta Walikota terjerat korupsi, sedang untuk aparatur negara tercatat ada 1.221 orang. Sungguh ironis, namun itulah kenyataan pahit yang harus kita ketahui.

Sejalan dengan kehidupan politik Indonesia saat ini, seperti ungkapan Setia Permana dengan meminjam pendapat Larry Diamond yang mengatakan  bahwa “kesulitan yang dialami oleh banyak negara demokrasi baru menunjukkan bahwa membentuk suatu negara demokrasi merupakan satu hal yang mudah, sedangkan yang seringkali lebih sulit adalah tugas mempertahankannya, mengonsolidasikannnya, serta memberikan vitalitas dan makna kepadanya. Persoalannya adalah ketika energi kekuasaan habis dipergunakan hanya untuk membangun dan memusatkan dominasi, bukan untuk melayani rakyat.” Pernyataan ini secara tegas mengingatkan kita bahwa energi para politisi dan petinggi negara ini terkuras untuk kepentingannya sendiri, tidak lagi memperdulikan amanat dari rakyat yang telah memberi kepercayaan.

Hal ini juga sekaligus menggambarkan kanibalisme politik yang masih sangat kental mencerminkan kehidupan birokrasi dan pemerintahan Indonesia. Belum tercipta kolaborasi yang baik antar partai politik, yang terlihat justru seolah sedang terjadi kompetisi ping-pong politik antar parpol.  Setiap parpol selalu siap siaga menanti kesalahan dari parpol lain guna memberi hentakan ‘smash’ bagi parpol yang dianggap lengah. Tidak cukup hanya dengan itu saja, jika smash yang diberikan telak mengenai lawan politik, maka sifat kanibal dari parpol akan keluar untuk memangsa jantung parpol yang terkapar dan mulai berlakunya hukum rimba, siapa yang kuat maka dia yang menang. Hal inilah yang tepat menggambarkan kehidupan politik Indonesia saat ini. Sejalan dengan hal ini, mengutip pendapat Robert A. Dahl yang memberi cerminan bahwa “para pemimpin di negeri ini adalah  para pemimpin yang didorong oleh rasa gila kebesaran, kelainan jiwa, kepentingan pribadi, ideologi, nasionalisme, keyakinan agama, perasaan keunggulan batin, atau hanya mengandalkan emosi dan kata hati, dan oleh karena itu telah mengekspoitasi kemampuan negara yang luar biasa untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka.”

Dari berbagai fenomena tragis yang terkait dengan kotornya politik di negeri ini, banyak wacana yang tercuat mengatakan bahwa Indonesia sedang menuju kegagalan,  atau bahkan tengah berada di gerbang kegagalan. Reformasi yang kita agung-agungkan tidak membawa perubahan berarti jika hal ini terus dibiarkan. Bahkan seringkali terdengar suara sumbang yang kerap menyatakan bahwa era reformasi tidak lebih baik dari era orde baru di masa rezim Soeharto. Hingga detik ini Indonesia masih digeluti kegalauan dan penuh kebingungan untuk melakukan perubahan. Hal ini dipertegas oleh Yeremias T. Keban yang mengatakan bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini adalah dari mana memulai pembangunan? Dimulai dari elit birokrasi, elit legislatif, atau elit yudikatif? Mungkinkah para elit yang dianggap lemah dan bermasalah selama ini, mampu dan mau membangun dirinya? Bukankah ini merupakan suatu ‘paradox dalam pembangunan’ di tanah air kita yang selama ini diabaikan? Dilema ini telah lama mendorong timbulnya pesimisme dalam membangun birokrasi dan perpolitikan di Indonesia.

Namun sayangnya, generasi muda Indonesia justru tertidur pulas dikala mendengar jeritan negeri ini. Hal ini perlu dipertanyakan, apakah karena takut atau diselimuti motif penyelamatan diri (cari aman)? Politik bukanlah hanya tanggungjawab para pejabat yang memiliki kekuasaan. Mereka bukanlah Dewa dan selalu benar; dan rakyat, terutama generasi muda bukanlah kerbau. Soe Hoek Gie pernah mengatakan bahwa jika kaum intelenjensi hanya bisa diam disaat situasi lagi kacau, mereka telah melunturkan jati-diri sendiri. Lebih baik diasingkan daripada berjalan pada kemunafikan, inilah jargon yang tepat untuk membangun sensitivitas membaharui negeri ini. Sudah saatnya generasi muda ambil bagian. Generasi tua perlu saling membangun relasi yang baik dengan generasi muda sebagai penerus. Harus ada rasa kepercayaan terhadap yang muda untuk membenahi perpolitikan dan pembangunan birokrasi Indonesia. Tantangan akan semakin rumit, dan jika hal ini terus biarkan maka generasi muda harus siap menghadapi masa depan politik yang suram dan penuh kekacauan. Untuk itu, sebelum terlambat sebaiknya generasi muda tidak terus menunda untuk melakukan perbaikan negeri ini.

(Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik-Universitas Katolik Parahyangan Bandung)